DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

No Jenis Informasi Alasan dikecualikan Dasar Hukum
1 Dokumen pengadaan barang /jasa dari penyedia barang/jasa Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang Perpres-No-16-Tahun-2018
2 Dokumen hasil atau proses penjatuhan  hukuman disiplin /pelanggaran etika dosen, pegawai, dan mahasiswa
  1. Dapat mengungkap rahasia pribadi
  2. Dapat menghambat proses penegakan hukum
 UU No 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik
3 Dokumen perjanjian kerjasama Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri/dalam negeri Permendagri nomor 22 tahun 2020
4 Biodata dosen, pegawai, mahasiswa, serta mitra kerjasama Dapat mengungkap rahasia pribadi UU No 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik
5 Dokumen notulen rapat berdasarkan sifat rapat Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang UU KIP nomor 14 tpahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6 Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan UU No 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik
7 Dokumen dan berita acara pembinaan aparatur Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan UU No 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik
8 Soal, jawaban, nilai ujian dinas dan ujian penyesuaian  ijazah Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang 1.            Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

2.            Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
9 Borang akreditasi dan data pendukung borang Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang 1.               Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61).

2.               Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).

3.               Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Pasal 86, 87 dan 88).

4.               Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
10 Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual pejabat dan/atau staf Dapat mengungkap rahasia pribadi UU No 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik
11 Laporan keuangan sebelum di audit (unaudited) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
12 Konfigurasi database dan aplikasi serta username  dan  password Dapat membahayakan pethananan dan keamanan negara/badan publik. UU No 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik
13 Soal,jawaban,nilai tes ujian masuk Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang  

 
14 Data piutang, gaji dan tunjangan dosen dan pegawai Dapat mengungkap rahasia pribadi Permen nomor 61 tentang data Piutang Pegawai
15 Proposal penelitian Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045.
16 Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap proposal penelitian Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

 
17 Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18 Dokumen penawaran pada proses kontrak pengadaan barang/jasa Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
19 Dokumen pengajuan ijin perkawinan/perceraian Dapat mengungkap rahasia pribadi UU No 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik
20 Dokumen sasaran kinerja pegawai (SKP) Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
21 Daftar penilaian kinerja dan kompetensi Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan UU No 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik
17. Dokumen/arsip riwayat studi mahasiswa Dapat mengungkap rahasia pribadi UU No 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik
18. Arsip / surat dinamis yang menurut sifatnya rahasia Dapat mengungkap rahasia Negara, Badan publik Undang Undang no 43 Tahun 2009
19. Draf peraturan, keputusan, instruksi meliputi naskah akademik, naskah asli yang ditanda tangani, pertimbangan hukum, dan risalah) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang  

 
20. Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, tata usaha negara, dan agama
  1. Dapat mengungkap rahasia pribadi, badan publik
  2. Dapat menghambat proses penegakan hukum
 UU No 11 tahun 2008 tetang Informasi dan Transaksi Elektronik
21. Evaluasi organisasi dan tata kerja Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025:
22. Dokumen kepemilikan tanah Dapat mengungkap rahasia Badan publik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
23. Hasil pemeriksaan keuangan reguler Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
24. Laporan keuangan tahun berjalan Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
25. Laporan pelaksanaan anggaran Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara penyampaian laporan keuangan.
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negarapertanggungjawaban.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah